Diagram alir pelapisan listrik tembaga, nikel, dan krom untuk material baja dan paduan aluminium dapat dilihat pada gambar terlampir.

Dosen Teknik Metalurgi UNJANI-BANDUNG

ASPEK EKONOMI

Sebagai dasar dalam pembuatan cash flow suatu industri diperlukan pemahaman mengenai macam-macam biaya seperti :

1.     Sunk Cost

Biaya yang sudah dikeluarkan dan dibebankan kedalam suatu proyek pada masa lampau. Biaya ini tidak dihitung lagi dalam evaluasi suatu proyek.

2.     Studi Teknis dan Studi Kelayakan (engineering and feasibility studies)

Studi kelayakan diadakan untuk menentukan apakah suatu proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jadi pengeluaran biaya pada saat studi kelayakan terjadi sebelum ada keputusan tentang pelaksanaan proyek, sehingga bagi proyek biaya tersebut dianggap sebagai Sunk cost.

Studi teknis meliputi :

a.    Disain pendahuluan (preliminary design)

Disain ini dibuat pada saat mengadakan studi kelayakan, karena itu tidak dimasukkan ke dalam biaya investasi proyek.

b.    Disain akhir (final design)

Disain ini dibuat setelah ada keputusan bahwa proyek akan dilaksanakan, karena itu biaya desain ini dimasukkan dalam biaya investasi proyek (kecuali jika disain akhir ini dibiayai dengan kredit terikat).

3.    Biaya Pembelian Alat dan Pemasangan

Biaya ini dapat dimasukan sekaligus dalam investasi atau berangsur yang merupakan angsuran hutang dan bunganya. Biasanya biaya ini juga memiliki salvage value.

4.     Bunga Selama Masa Konstruksi, Angsuran Hutang + Bunga

Angsuran hutang + bunga yang dimasukan ke dalam investasi adalah angsuran bunga yang pada waktu jatuh tempo. Kalau biaya investasi dibebankan pada waktu diadakan investasi, bunga selama masa konstruksi tidak dihitung sebagai biaya ekonomik, tetapi jika biaya investasi diperhitungkan pada waktu pelunasan pinjaman dan bunganya, maka pembayaran bunga selama konstruksi perlu diperhitungkan dalam biaya ekonomik.

5.     Modal Kerja

Modal kerja dimasukan dalam biaya tahun pertama dan jika pada akhir proyek masih ada sisa dimasukan ke dalam salvage value.

6.    Biaya Penyusutan (depresiasi)

Metode depresiasi yang umum digunakan adalah adalah metode garis lurus. Depresiasi sebenarnya alokasi biaya tahunan dari suatu proyek terhadap suatu alat sepanjang umur alat tersebut. Maksud biaya penyusutan ini adalah supaya biaya proyek benar-benar mencerminkan biaya modalnya.

Pada dasarnya biaya penyusutan ini tidak merupakan pengeluaran uang secara riil dan pada pelaksanaannya dapat merupakan sumber dana.

7.    Biaya Pergantian (replacement cost)

Banyak proyek memerlukan investasi dengan umur proyek yang berbeda-beda. Selama umur proyek tersebut, setiap beberapa tahun diperlukan pergantian pada bagian-bagian tertentu. Biaya pergantian tersebut diperhitungkan dalam biaya investasi.

8.    Biaya Tak Terduga (contingencies cost)

Semua biaya dihitung/diperkirakan jauh sebelum waktu dikeluarkan maka selalu ada kemungkinan kesalahan dalam perhitungan oleh karena itu perlu diadakan tambahan suatu jumlah pada biaya konstruksi untuk menutup kesalahan perhitungan atau inflasi.

Biaya-biaya dapat lebih besar dari pada yang diperkirakan semula, misalnya karena pekerjaan ternyata lebih sukar atau memerlukan waktu yang lebih lama dari pada yang diperkirakan.

9.    Biaya Operasi dan Pemeliharaan (operating and maintenance cost)

Sesudah masa konstruksi ada biaya tahunan untuk keperluan rutin selama umur ekonomik proyek yaitu biaya operasi dan pemeliharaan seperti : biaya personel, bahan bakar/listrik, air, telekomunikasi, bahan baku, jasa, transportasi, alat-alat kantor, dan lain-lain.

10.  Biaya Intangible

Biaya ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas, walaupun secara riil memang ada tetapi sulit diperkirakan nilainya. Misalnya : biaya yang timbul karena adanya polusi, kerusakkan lingkungan, suara bising, dan lain sebagainya.

“Pemerintah seharusnya tidak boleh mengorbankan anggaran pendidikan. Komisi X DPR menyayangkan pemotongan anggaran di sektor pendidikan. Kita khawatir, ada imbas pada wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,” kata anggota Komisi X DPR Cyprianus Aoer, dalam diskusi bertajuk “Membedah Perspektif Pembiayaan Pendidikan”, di Jakarta, Kamis (17/4) yang dihadiri Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Sekjen Depdiknas) Dodi Nandika, dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI Jakarta Margani Mustar.

Cyprianus mengatakan, anggaran pendidikan tidak bisa digiring ke ranah politik dan tidak perlu lagi menjadi diskusi karena sudah ada dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Dia mengemukakan, paradigma pemerintah dalam pendidikan sudah banyak melenceng. Di antaranya, lahirnya Perpres No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Cyprianus menyarankan agar anggaran pendidikan yang saat ini ada, perlu dilakukan perbaikan manajerial. Sehingga penggunaan anggaran pun dapat optimal untuk kepentingan pendidikan rakyat miskin dan kemakmuran rakyat. Artinya, katanya, optimalisasi harus disertai dengan kesadaran untuk mengubah nasib rakyat.

*Butuh Dana Besar*

Sementara itu, Sekjen Depdiknas Dodi Nandika mengatakan, untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar sembilan tahun dibutuhkan dana Rp 11,55 triliun. Dana sebanyak itu diperlukan untuk menambah biaya bantuan operasional sekolah (BOS) di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Selama ini, terangnya, pemerintah menetapkan besaran BOS untuk SD/madrasah ibtidaiyah sederajat sebesar Rp 254.000 per siswa per tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP/sederajat sebesar Rp 354.000 per siswa per
tahun. Jumlah siswa SD/sederajat saat ini 30.004.171 orang, jika dikalikan dengan nilai BOS SD, total dana yang digunakan adalah Rp 8,12 triliun.

Jumlah siswa SMP/sederajat saat ini 11.840.030 orang, jika dikalikan dengan nilai BOS, total dana yang digunakan adalah Rp 4,46 triliun. “Dana BOS SD harus ditambahkan menjadi Rp 14,06 triliun, dan BOS SMP
menjadi Rp 10,07 triliun,” ujarnya. [W-12]

Ayo berkomen2 disana

Lebih lanjut Heri mengatakan, RUU ini sudah mengupayakan pencegahan tersebut, yang dapat dilihat pada bab V tentang Pendanaan, tepatnya pasal 34 ayat (2) yang berbunyi pemerintah pusat dan daerah menanggung sekurang-kurangnya 2/3 biaya pendidikan untuk BHPP (Badan Hukum Pendidikan Pemerintah) dan BHPD (Badan Hukum Pemerintah Daerah) yang menyelenggarakan pendidikan menengah untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Sedang ayat (3) berbunyi pemerintah menanggung sekurang-kurangnya 2/3 biaya pendidikan untuk BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP sesuai standar nasional pendidikan. Bab 5 berbunyi biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan penedidikan menengah atau pendidikan tinggi pada BHPP atau BHPPD sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh biaya operasional.

Sedang Ketua Timus RUU BHP Anwar Arifin yang juga hadir dalam jum[a [ers tersebut mengatakan, dasar hukum RUU BHP adalah pasal 51 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memerintahkan agar pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Selanjutnya pada pasal 24 dan 50 ayat 6, memerintahkan agar perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Untuk mewujudkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah dan otonomi perguran tinggi, maka dalam pasal 53 UU Sisdiknas memerintahkan pembentukan badan hokum pendidikan (BHP) bagi penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

BHP ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Pelayanan kepada peserta didik selama ini belum terlalu bagus untuk satuan penedidikan. Pencegahan adanya neokapitalisme pendidikan juga ditegaskan dalam UU ini, yang membolehkan satuan pendidikan mengelola dana secara mandiri dan bersifat nirlaba.

“Kata nirlaba ini sempat akan dihapus dari draft RUU. Namun berkat perjuangan anak-anak kita, mahasiswa BEM yang datang di komisi pendidikan, maka kata nirlaba ini tetap ada. Nirlaba ini merupakan satu kata kunci untuk tidak membenarkan adanya liberalisasi, komersialisasi, dan hal lain mengenai pendidikan,” tegas politikus Partai Golkar ini.

Sementara dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, maka student body dibatasi dan ini tercantum dalam Bab VI tentang Akuntabilitas dan Pengawasan. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa atau peserta didik, maka jumlah peserta didik harus sesuai dengan kapasitas sarana prasarana pendidik, tenaga kependidikan, dan lain-lain sehingga tidak ada lagi kampus yang mempunyai mahasiswa melebihi kapasitas kampus tersebut.

Sementara untuk mengakomodir asosiasi penyelenggara perguruan tinggi swasta terutama para pengelola yayasan, seperti yayasan Muhammadyah, PGRI, Taman Siswa maka disepakati bahwa yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lainnya yang sejenis diakui keberadaannya sebagai BHP atau BHPM (Badan Hukum Pendidikan Masyarakat). Hal ini tercantum pada Bab tentang Peralihan.

Sementara terhadap yayasan yang baru, harus mengikuti UU ini dalam bentuk BHP. “Jadi yayasan yang ada diakui sebagai BHP dan mengikuti tata kelola yang ada dalam UU BHP,” ujar Anwar.

Sementara untuk mengakomodir penolakan dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) yang menghendaki penerimaan perguruan tinggi dari berbagai sumber itu, maka dana yang diperoleh tersebut tidak disetor ke kas negara tapi hanya dilaporkan kepada Menteri Keuangan). “Dengan demikian maka aspirasi dari mahasiswa dan stakeholder pendidikan sudah ditampung dalam RUU BHP,” tegas Anwar.

Universitas besar yang mempunyai badan usaha sendiri, maka biaya pendidikan boleh tidak 2/3 ditanggung pemerintah seperti ITB. Tapi kalau universitas kecil seperti universitas Cendrawasih yang belum punya pendanaan sendiri boleh sampai 2/3 ditanggung oleh negara. ”Yang ideal adalah 1/3 ditanggung pemerintah, 1/3 usaha sendiri, 1/3 partisipasi dari masyarakat,” kata Anwar.

Heri menambahkan, ”Contoh yang paling buruk adalah di Universitas Indonesia (UI)I, yang hanya 19 persen dana dari pemerintah, 60 persen lebih dari SPP, sisanya adalah dari hasil usaha. Padahal anggaran dari UI saat ini sudah mencapai Rp 800 miliar per tahun. Ke depan, dengan RUU BHP, maksimum dari mahasiswa hanya boleh sekitar 1/3 biaya pendidikan.”

Dalam RUU ini juga mengatur tentang jatah sekurang-kurangnya 20 persen disediakan untuk peserta didik yang tidak mampu. ”Jadi kalau peserta didik tidak mampu sementara prestasi akademiknya bagus dia bisa dapat beasiswa, sehingga orang miskin juga tetap bisa jadi dokter,” kata Anwar.

Sementara Sekretaris Majelis Pendidikan Dewan Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi, Depdiknas Yohannes Gunawan mengatakan, terkait keresahan terhadap status PNS di Perguruan Tinggi Negri (PTN) yang harus beralih ke karyawan BHP, hal itu tidak akan terjadi. ”PNS tetap PNS, tapi dengan status PNS dipekerjakan. Jadi tidak perlu ada perubahan lagi,” katanya.

Dalam RUU ini ada kewajiban bagi BHP untuk mengalokasikan 20 persen dari populasi mahasiswa untuk memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan. (et)

Seperti diungkapkan Ketua Panitia ISODEL sekaligus Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional Lilik Gani, secara umum teknologi informatika masih terbilang mahal. Karena itu, dirasa perlu untuk pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan sektor privat dalam pengembangan teknologi yang lebih murah bagi kepentingan pendidikan. Forum tersebut juga menegaskan pentingnya komitmen dan ketegasan pemerintah dalam percepatan TIK di dunia pendidikan. “Lembaga pendidikan dapat menjadi tempat untuk pembelajaran TIK sehingga nantinya terwujud masyarakat melek digital,” ujar Lilik.

Kualitas pembelajaran
Rekomendasi lainnya yang dihasilkan dalam forum tersebut ialah pembelajaran berbasis TIK harus terjamin kualitasnya seperti halnya pendidikan konvensional sehingga dibutuhkan standardisasi secara nasional nantinya. Namun, tentu saja standardisasi tersebut dengan indikator berbeda karena media yang digunakan tidak sama.
Terkait dengan ketersediaan materi pembelajaran berbasis TIK tersebut, Lilik mengatakan, pihaknya sedang merancang komunitas penyedia isi (E-content). Setelah terbentuk, komunitas itu diharapkan dapat membantu mengontrol kualitas isi pembelajaran, menciptakan jaringan untuk memproduksi sumber-sumber belajar berbasis TIK, dan menjadi partner pemerintah dalam membangun policy yang sesuai kebutuhan pasar.
Lilik mengatakan, rekomendasi simposium tersebut akan diserahkan ke Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan terkait TIK dalam dunia pendidikan.
Dukungan infrastruktur
Saat memberikan pengarahan kepada peserta ISODEL 2007, Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh mengatakan, pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh, terbuka atau berbasis internet (E-Learning) membutuhkan dukungan infrastruktur informatika yang memadai. Sejauh ini, infrastruktur tersebut masih sangat terbatas. Namun, diperkirakan pada akhir tahun 2008 atau setidaknya awal 2009, infrastruktur tersebut sebagian besar telah terpenuhi.
Nuh menambahkan, saat ini pengguna internet di Indonesia baru sekitar 18 juta orang atau sekitar 5 persen dari jumlah penduduk. Adapun dari 72.000 desa di Indonesia, masih terdapat 38.000 desa yang belum tersambung dengan perangkat komunikasi dan informasi. (INE)

Kompas

Sejumlah universitas di Indonesia belum satu pun masuk daftar 200 perguruan tinggi terbaik di dunia versi ‘Times Higher Education Supplement-QS’ 2007. Bahkan satu-satunya negara anggota Perhimpunan Negara Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang mewakili daftar bergengsi itu hanyalah Singapura.Singapura berhasil menempatkan dua universitasnya di antara 200 perguruan tinggi terbaik versi ‘THES-QS World University Ranking’ yang resmi diumumkan 8 November lalu itu, yakni Universitas Nasional Singapura (33) dan Universitas Teknologi Nanyang (69). Seperti tahun-tahun sebelumnya, 10 universitas terbaik dunia masih didominasi lembaga-lembaga pendidikan tinggi Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Ke-10 perguruan tinggi itu adalah Universitas Harvard (1), Universitas Cambridge (2), Universitas Oxford (2), Universitas Yale (3), Kolese Imperial London (5), Universitas Princeton (6), Institut Teknologi California (7), Universitas Chicago (7), Universitas Kolese London (9), dan Institut Teknologi Massachusetts (MIT, 10).

Australia sebagai negara maju terdekat dari Indonesia berhasil menempatkan 12 universitasnya di daftar bergengsi tersebut.

Ke-12 universitas itu adalah Universitas Nasional Australia (16), Universitas Melbourne (27), Universitas Sydney (31), Universitas Queensland (33), Universitas Monash (43), Universitas New South Wales (44), Universitas Adelaide (62), Universitas Australia Barat (64), Universitas Macquarie (168), Universitas Teknologi Queensland (195), Universitas Wollongong (199), dan Universitas RMIT (200).

Jepang diwakili Universitas Tokyo (17), Universitas Kyoto (25), dan Universitas Osaka (46), sedangkan China diwakili Universitas Hong Kong (18), Universitas Peking (36), Chinese University of Hong Kong (38), serta Universitas Tsinghua (40) dalam daftar 50 universitas terbaik dunia.

Times Higher Education Supplement-QS mendasarkan metode penilaiannya pada kriteria seperti peer review yang melibatkan 5.101 akademisi, recruiter review yang melibatkan 1.482 perusahaan internasional, rasio fakultas internasional, rasio mahasiswa internasional, rasio fakultas-mahasiswa, dan situasi per fakultas. (Ant/OL-06)