h1

Teknologi Pemanfaatan Limbah Cair Nyaris Sia-sia

April 27, 2008

Kamis, 24 April 2008 | 18:35 WIB
JAMBI, KAMIS – Teknologi pemanfaatan limbah cair pabrik karet menjadi minyak tanah dan solar ditemukan oleh Ahmad Rasno dan Zulkifli Maulana, warga Kebun Sembilan, Sungai Gelam, Muaro Jambi, setahun lalu. Temuan ini sayangnya nyaris sia-sia karena tidak mendapat dukungan pemerintah daerah setempat. Teknologi ini dapat mengolah limbah menjadi energi yang terbarukan. Dari limbah karet cair sisa olahan pabrik dapat menghasilkan minyak tanah dan solar sebanyak 80 persennya , melalui proses penyulingan. Dari 100 liter limbah misalnya, akan menghasilkan 80 liter minyak tanah/solar.
Menurut Zulkifli, sejak teknologi ini ditemukan, mesin tungku yang dimilikinya mampu menghasilkan 1-1,5 ton minyak tanah/solar setiap hari. Penemuan ini semula ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mesin cetak batu bata bagi 60 keluarga perajin bata setempat yang tergabung dalam Koperasi Berkat Doa Bersama.
Sejak diujicobakan, teknologi ini berhasil menyabet Juara I Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional yang diselenggarakan TVRI Tahun 2007. Mereka juga diundang untuk mengikuti Pameran Nasional Teknologi Tepat Guna di Manado, November 2007. “Akan tetapi, sejauh ini belum ada dukungan moril maupun materil dari pemerintah daerah, ” tuturnya, Kamis (24/4).
Pihaknya tidak dapat berproduksi secara tetap karena terbentur aturan perizinan. Empat perizinan yang menurutnya sulit didapat sampai sekarang adalah, izin menampung, mengangkut, memanfaatkan, dan mengolah limbah cair. Menurut Zulkifli, pihaknya telah sempat melakukan pengurusan di Kementrian Lingkungan Hidup, namun proses perizinan kemudian dialihkan ke Bapedalda Provinsi Jambi. Hingga saat ini, pihaknya belum juga dapat mengantongi izin tersebut, yang berarti teknologi mereka nyaris sia-sia. Pihaknya memohon rekomendasi Bupati Muaro Jambi untuk dapat memanfaatkan limbar cair dari pabrik karet, akan tetapi tak ada tanggapan sama sekali.
Menurut Zulkifli, potensi pemafaatan limbah cair karet cukup besar. Terdapat delapan pabrik pengolahan karet di Kota Jambi dan sekitarnya, yang masing-masing menghasilkan limbah 60-100 liter per hari. Selain limbah cair olahan karet, limbah rig hasil pengeboran minyak mentah juga bisa diolah menjadi solar dan minyak tanah. Selain terbentur masalah perizinan, Zulkifli dan Rasno tak dapat mematenkan hasil temuan mereka, karena mesin tungku dan pipa besi yang mereka gunakan adalah barang bekas.
Ditemukannya teknologi pengolahan limbah cair pabrik karet menjadi minyak tanah dan solar, menurutnya, berawal dari kesulitan para perajin setempat mendapatkan bahan baku kayu bakar untuk memasak batu bata. Ahmad Rasno yang pernah bekerja di bengkel, mencoba sistem penyulingan limbah karet ini, yang menghasilkan minyak tanah dan solar sebagai pengganti kayu bakar. Zulkifli kemudian menyempurnakan teknologi ini dengan memasangkan sistem pendinginan, untuk mempercepat proses produksi minyak.

h1

DIAGRAM ALIR PROSES LAPIS LISTRIK

April 27, 2008

Diagram alir proses pelapisan listrik sangat beragam sesuai dengan jenis pelapisan dan material yang akan dilapis. Tetapi pada dasarnya komponen yang akan dilapis listrik harus bersih dan bebas dari goresan, oleh karena itu proses preparasi harus  didahului oleh pengamplasan/pemolesan untuk menghilangkan goresan,  dilanjutkan dengan penghilangan lemak (degreasing), dan penghilangan oksida/karat (pickling).

Diagram alir pelapisan listrik tembaga, nikel, dan krom untuk material baja dan paduan aluminium dapat dilihat pada gambar terlampir.

electroplating

h1

PERENCANAAN INDUSTRI LAPIS LISTRIK

April 27, 2008
By: Pradoto Ambardi, Ir
Dosen Teknik Metalurgi UNJANI-BANDUNG

ASPEK EKONOMI

 

Sebagai dasar dalam pembuatan cash flow suatu industri diperlukan pemahaman mengenai macam-macam biaya seperti :

 

1.     Sunk Cost

Biaya yang sudah dikeluarkan dan dibebankan kedalam suatu proyek pada masa lampau. Biaya ini tidak dihitung lagi dalam evaluasi suatu proyek.

 

2.     Studi Teknis dan Studi Kelayakan (engineering and feasibility studies)

Studi kelayakan diadakan untuk menentukan apakah suatu proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jadi pengeluaran biaya pada saat studi kelayakan terjadi sebelum ada keputusan tentang pelaksanaan proyek, sehingga bagi proyek biaya tersebut dianggap sebagai Sunk cost.

Studi teknis meliputi :

a.    Disain pendahuluan (preliminary design)

Disain ini dibuat pada saat mengadakan studi kelayakan, karena itu tidak dimasukkan ke dalam biaya investasi proyek.

b.    Disain akhir (final design)

Disain ini dibuat setelah ada keputusan bahwa proyek akan dilaksanakan, karena itu biaya desain ini dimasukkan dalam biaya investasi proyek (kecuali jika disain akhir ini dibiayai dengan kredit terikat).

 

3.    Biaya Pembelian Alat dan Pemasangan

Biaya ini dapat dimasukan sekaligus dalam investasi atau berangsur yang merupakan angsuran hutang dan bunganya. Biasanya biaya ini juga memiliki salvage value.

 

4.     Bunga Selama Masa Konstruksi, Angsuran Hutang + Bunga

Angsuran hutang + bunga yang dimasukan ke dalam investasi adalah angsuran bunga yang pada waktu jatuh tempo. Kalau biaya investasi dibebankan pada waktu diadakan investasi, bunga selama masa konstruksi tidak dihitung sebagai biaya ekonomik, tetapi jika biaya investasi diperhitungkan pada waktu pelunasan pinjaman dan bunganya, maka pembayaran bunga selama konstruksi perlu diperhitungkan dalam biaya ekonomik. Baca entri selengkapnya »

h1

Mutu Pendidikan Dikorbankan

April 20, 2008

Pemangkasan Anggaran,
Mutu Pendidikan Dikorbankan

[JAKARTA] Pemerintah dinilai tidak memiliki niat baik terhadap kualitas pendidikan nasional. Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan UU No 23/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakibatkan mutu pendidikan terombang-ambing.
Baca entri selengkapnya »

h1

Situs Uji Publik RUU BHP

Desember 26, 2007

alamat situs uji publik Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan http://pih.diknas.go.id/bhp/

Ayo berkomen2 disana

h1

RUU BHP Cegah Liberalisasi dan Neokapitalisme Pendidikan

Desember 26, 2007

dpr.go.id,
Rancangan Undang undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) terus digulirkan menjadi undang-undang. Diharapkan UU ini nantinya dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, demi mencegah liberalisasi dan neokapitalisme pendidikan.
Hal ini disampaikan Ketua Panja RUU BHP Heri Akhmadi dalam keterangan pers, Kamis (6/12), di Gedung DPR, Jakarta. Turut hadiri dalam keterangan pers tersebut di antaranya Ketua Tim Perumus (Timus) BHP Anwar Arifin, Sekretaris Majelis Pendidikan Dewan Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi, Depdiknas Yohannes Gunawan. Menurut Heri, RUU BHP ini merupakan naskah terakhir hasil kerja panja RUU BHP. Secara resmi RUU ini sudah diajukan pemerintah sejak 21 Maret 2007 lalu.RUU ini terdiri dari 13 Bab dan 58 pasal, yaitu bab 1 Ketentuan Umum, bab II: Jenis, Bentuk, Pendidikan, dan Pengesahan, bab III: Tata Kelola, bab IV: Kekayaan, bab V: Pendanaan, bab VI: Akuntabilitas dan Pengawasan, bab VII: Ketenagaan, bab VIII: penggabungan, bab IX : Pembubaran, Bab X: Sanksi Administratif, bab XI: Sanksi Pidana, bab XII: Ketentuan Peralihan, bab XIII: Ketentuan Penutup.”RUU ini paling banyak ditolak oleh kalangan mahasiswa, karena dianggap sebagai biangnya liberalisasi dan neokapitalisme. Sementara dari kalangan yayasan, seeperti yayaasan Muhamadyah dan NU menolak karena negara terlalu mengatur masalah pendidikan, padahal sebelum kemerdekaan, kedua yayasan tersebut sudah lama berkecimpung di bidang pendidikan. Semoga RUU ini dapat mencegah unsur liberalisasi dan neokapitalisme pendidikan yang dikhawatirkan selama ini,” kata Heri yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR dari F-PDI Perjuangan. Baca entri selengkapnya »

h1

Hemat Biaya, Gunakan “Open Source” Gratis

November 19, 2007

Kuta, Kompas – Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dalam dunia pendidikan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, terutama sektor usaha. Adapun untuk menekan biaya pembelajaran berbasis TIK, disarankan menggunakan open source software gratis yang banyak tersedia.Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam International Symposium on Open, Distance, and E-Learning (ISODEL) 2007 di Kuta Bali, akhir pekan lalu.

Seperti diungkapkan Ketua Panitia ISODEL sekaligus Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional Lilik Gani, secara umum teknologi informatika masih terbilang mahal. Karena itu, dirasa perlu untuk pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan sektor privat dalam pengembangan teknologi yang lebih murah bagi kepentingan pendidikan. Forum tersebut juga menegaskan pentingnya komitmen dan ketegasan pemerintah dalam percepatan TIK di dunia pendidikan. “Lembaga pendidikan dapat menjadi tempat untuk pembelajaran TIK sehingga nantinya terwujud masyarakat melek digital,” ujar Lilik.


Kualitas pembelajaran
Rekomendasi lainnya yang dihasilkan dalam forum tersebut ialah pembelajaran berbasis TIK harus terjamin kualitasnya seperti halnya pendidikan konvensional sehingga dibutuhkan standardisasi secara nasional nantinya. Namun, tentu saja standardisasi tersebut dengan indikator berbeda karena media yang digunakan tidak sama.
Terkait dengan ketersediaan materi pembelajaran berbasis TIK tersebut, Lilik mengatakan, pihaknya sedang merancang komunitas penyedia isi (E-content). Setelah terbentuk, komunitas itu diharapkan dapat membantu mengontrol kualitas isi pembelajaran, menciptakan jaringan untuk memproduksi sumber-sumber belajar berbasis TIK, dan menjadi partner pemerintah dalam membangun policy yang sesuai kebutuhan pasar.
Lilik mengatakan, rekomendasi simposium tersebut akan diserahkan ke Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan terkait TIK dalam dunia pendidikan.
Dukungan infrastruktur
Saat memberikan pengarahan kepada peserta ISODEL 2007, Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh mengatakan, pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh, terbuka atau berbasis internet (E-Learning) membutuhkan dukungan infrastruktur informatika yang memadai. Sejauh ini, infrastruktur tersebut masih sangat terbatas. Namun, diperkirakan pada akhir tahun 2008 atau setidaknya awal 2009, infrastruktur tersebut sebagian besar telah terpenuhi.
Nuh menambahkan, saat ini pengguna internet di Indonesia baru sekitar 18 juta orang atau sekitar 5 persen dari jumlah penduduk. Adapun dari 72.000 desa di Indonesia, masih terdapat 38.000 desa yang belum tersambung dengan perangkat komunikasi dan informasi. (INE)

Kompas

  • Blog Stats

  • Komentar Terbaru

    Moch. Taruna Aji di Situs Uji Publik RUU BHP
    infogue di Teknologi Pemanfaatan Limbah C…
    doni di Teknologi Pemanfaatan Limbah C…
  • Juli 2017
    S S R K J S M
    « Apr    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Arsip

  • Meta

  • Tulisan Terakhir